Pada Pasal 12 disebutkan pemerintah atau masyarakat diperbolehkan membentuk lembaga pemeriksa halal (LPH). “Kita diberi waktu 5 tahun sejak Undang-Undang itu disahkan. Jadi setidaknya tahun 2018 sudah diterapkan.”
Pada Pasal 12 disebutkan pemerintah atau masyarakat diperbolehkan membentuk lembaga pemeriksa halal (LPH). “Kita diberi waktu 5 tahun sejak Undang-Undang itu disahkan. Jadi setidaknya tahun 2018 sudah diterapkan.”
Pada Pasal 12 disebutkan pemerintah atau Masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga pemeriksa ฮาลาล (LPH) "Kita diberi Waktu 5 Tahun sejak Undang-Undang ITU disahkan Jadi setidaknya Tahun 2018 Sudah diterapkan. "
ในบทความที่ 12 disebutkan รัฐบาลหรือ masyarakat diperbolehkan membentuk lembaga pemeriksa ฮาลาล ( เวกเตอร์ ) " คีตา diberi เวลา 5 ปีที่ตั้งแต่ undang undang ITU disahkan . ดังนั้นอย่างน้อยในปี 2018 Sudah diterapkan ”